Dibaca ya...

Hati-hati, Dana Penanganan Wabah Corona Rawan Korupsi

54

Jakarta, — Pemerintah akan merealokasi anggaran besar-besaran untuk menangani penyebaran virus corona di dalam negeri. Berdasarkan hitungan sementara, jumlah dana yang akan dialihkan mencapai Rp121 triliun.

Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp62,3 triliun serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp56 triliun sampai Rp59 triliun.

Kebijakan ini tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penggunaan APBN dan APBD tahun ini agar realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tak menjadi ‘temuan audit’.

Namun, Sri Mulyani juga tak menutup mata bahwa kebijakan ini akan membuka ‘celah korupsi’ bagi oknum-oknum tertentu. Makanya, ia menegaskan pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah penanganan virus corona.

“Kami akan tegas kalau ada yang melakukan hal-hal untuk memanfaatkan situasi ini,” ujar Sri Mulyani, dikutip Kamis (26/3).

Memang, sebaiknya pemerintah tak lupa untuk mengawasi dengan ketat pelaksanaan pengalihan anggaran, baik di pusat maupun daerah. Jangan sampai pemerintah terlena dengan terus mengeluarkan kebijakan baru, tapi abai melakukan pengawasan.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede memandang kebijakan penggunaan APBN dan APBD yang lebih longgar untuk penanganan kasus virus corona bisa saja dimanfaatkan oleh sejumlah oknum.

Alhasil, dana yang seharusnya disalurkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat demi meredam dampak virus corona terhadap ekonomi domestik justru berpotensi masuk ke ‘kantong-kantong’ yang tak seharusnya. Jika begitu, ekonomi akan sulit untuk diselamatkan.

Laman: 1 2 3

Source sumber
close